KAWAL AKSI KOMMARA DI KANTOR BPN, 100 MASSA DESAK KEJELASAN STATUS LAHAN SENGKETA DI MOROTAI

PULAU MOROTAI – Sekitar 100 orang yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat dan Mahasiswa Morotai (KOMMARA) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pulau Morotai, Rabu (18/11/2026). Aksi tersebut dilakukan untuk mendesak penyelesaian konflik agraria antara masyarakat dan TNI Angkatan Udara (TNI AU), sekaligus meminta keterbukaan dokumen serta kepastian hukum atas status lahan yang dipersoalkan.

Aksi yang dipimpin Mahmud Kiat selaku koordinator lapangan (Korlap) tersebut diikuti sejumlah peserta yang menyampaikan aspirasi melalui orasi dan spanduk. Massa membawa satu unit mobil dump truck jenis Hino, satu unit mobil pikap Suzuki Carry, serta dua buah megafon sebagai alat pendukung aksi.

Dalam tuntutannya, massa mendesak BPN Kabupaten Pulau Morotai segera membuka peta bidang Barang Milik Negara (BMN) Nomor 5061–6001 dan membuka kembali SK Nomor 103 Tahun 2017. Mereka juga meminta penjelasan mengenai luas lahan yang masuk dalam SK Kepala Angkatan Perang Tahun 1950, termasuk wilayah Bandara, RAaf, Victoria Camp, Marice Camp, dan Stasiun LOC.

Selain itu, massa meminta agar proses penerbitan sertifikat yang diusulkan TNI AU dihentikan sampai terdapat kejelasan mengenai status dan dasar hukum penguasaan tanah yang menjadi objek sengketa. Massa juga menuntut pengembalian lahan seluas 1.125 hektare kepada masyarakat serta meminta agar dugaan intimidasi terhadap warga sipil dan dugaan pungutan liar terhadap pedagang di wilayah yang dipersoalkan mendapat perhatian dan penanganan dari pihak berwenang.

Dalam orasi yang disampaikan secara bergantian, para peserta aksi menegaskan bahwa persoalan agraria di Pulau Morotai bukan merupakan persoalan baru. Mereka menyebut konflik tersebut telah berlangsung sejak 1984 dan hingga saat ini belum memperoleh penyelesaian yang dianggap memberikan kepastian bagi masyarakat.

Massa juga menyoroti data penguasaan lahan yang mereka persoalkan, yakni sekitar 1.125 hektare, dengan rincian sekitar 681,7 hektare disebut telah bersertifikat dan 443,3 hektare lainnya belum tersertifikasi. Mereka meminta BPN memberikan penjelasan terbuka mengenai proses pengukuran, pemetaan, penerbitan sertifikat, serta dokumen yang menjadi dasar administrasi pertanahan tersebut.

**HEARING TERBUKA, BPN BELUM DAPAT MENUNJUKKAN POLIGON LAHAN**

Setelah menyampaikan orasi, sekitar pukul 13.50 WIT, massa melanjutkan kegiatan dengan hearing terbuka bersama Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Pulau Morotai, Muhammad Rifai.

Dalam pertemuan tersebut, massa mendesak BPN agar memperlihatkan poligon atau peta batas lahan yang menjadi objek sengketa antara masyarakat dan TNI AU. Namun, pihak BPN belum dapat menunjukkan poligon lahan sebagaimana yang diminta oleh peserta aksi.

Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpuasan di kalangan massa. Bahkan, peserta aksi sempat menyampaikan ancaman pemboikotan terhadap Kantor BPN apabila tidak ada kejelasan dan tindak lanjut atas tuntutan yang disampaikan.

Massa juga meminta agar BPN tetap menerima permohonan pengurusan sertifikat tanah dari masyarakat, termasuk terhadap lahan yang berada di wilayah yang masih dipersengketakan. Mereka menegaskan akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa lebih besar apabila menemukan adanya penolakan terhadap permohonan masyarakat.

Massa turut menyampaikan peringatan bahwa apabila tuntutan mereka tidak diakomodasi, mereka berencana melakukan pemboikotan terhadap seluruh aktivitas, termasuk pelayanan di Kantor BPN Kabupaten Pulau Morotai.

**AKSI BERAKHIR AMAN DAN KONDUSIF**

Setelah hearing berakhir sekitar pukul 14.45 WIT, massa bergerak kembali menuju titik kumpul di Bumdes Gotalamo untuk melaksanakan evaluasi internal. Seluruh rangkaian kegiatan berakhir sekitar pukul 16.00 WIT.

Selama berlangsungnya aksi unjuk rasa, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Pulau Morotai secara umum terpantau aman dan kondusif.

Polres Pulau Morotai menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Namun demikian, masyarakat juga diimbau agar tetap mengedepankan ketertiban, menjaga keamanan bersama, serta tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu kepentingan umum.

Penyelesaian konflik agraria di Pulau Morotai diharapkan dapat dilakukan melalui koordinasi dan komunikasi yang konstruktif antara masyarakat, pemerintah daerah, BPN, serta instansi terkait lainnya. Keterbukaan dokumen, kejelasan administrasi pertanahan, dan kepastian hukum menjadi hal penting agar persoalan tersebut dapat diselesaikan secara objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Polres Pulau Morotai akan terus berkomitmen menjaga stabilitas kamtibmas serta mengawal setiap kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat agar berlangsung aman, tertib, damai, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.

**HUMAS POLRES PULAU MOROTAI**

*POLISI BERSAMA MASYARAKAT*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *