Pulau Morotai – Kapolsek Morotai Selatan, Kompol Safrudin Jafar, S.sos , mewakili Kapolres Pulau Morotai, menghadiri Rapat Pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (IPKP PPKP) Tahun 2026 yang digelar di Aula Kantor Bupati Pulau Morotai, Kecamatan Morotai Selatan, Kamis (25/6/2026) pukul 09.00 WIT.
Kegiatan strategis yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia tersebut bertujuan mengukur capaian pengelolaan kawasan perbatasan sekaligus memperkuat sinergi antarinstansi dalam mendorong pembangunan kawasan perbatasan yang berkelanjutan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI Irjen Pol. Edfrie R. Maith, S.I.K., Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Yedi Rahmat, S.E., M.A., Wakil Bupati Pulau Morotai Rio Cristian Pawane, Sekretaris Daerah Muhammad Umar Ali, S.E., unsur TNI, Polri, Forkopimda, pimpinan OPD, Kepala Bandara Pitu Morotai, tim BNPP RI, serta puluhan tamu undangan.
Dalam sambutannya, Kepala Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI, Irjen Pol. Edfrie R. Maith, S.I.K., menegaskan bahwa Pulau Morotai memiliki posisi yang sangat strategis sebagai salah satu kawasan perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dari aspek pertahanan dan keamanan, sosial budaya maupun pengembangan ekonomi.
Ia menjelaskan bahwa pengukuran IPKP PPKP Tahun 2026 bertujuan mengukur capaian pengelolaan kawasan perbatasan berdasarkan lima dimensi utama, yaitu tata kelola, ekonomi dan perdagangan, sosial budaya, infrastruktur dasar, serta pertahanan dan keamanan. Selain itu, kegiatan ini menjadi forum untuk mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan sekaligus merumuskan rekomendasi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan perbatasan.
Irjen Pol. Edfrie juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi karena keberhasilan pembangunan kawasan perbatasan tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, serta partisipasi aktif masyarakat sebagai ujung tombak pembangunan di wilayah perbatasan.
Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, Yedi Rahmat, S.E., M.A., menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai atas dukungan dalam pelaksanaan rapat tersebut. Menurutnya, pembangunan kawasan perbatasan harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, tidak hanya melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga peningkatan kesejahteraan ekonomi.
Ia menekankan bahwa pengukuran IPKP PPKP Tahun 2026 menjadi instrumen penting untuk mengevaluasi sejauh mana pembangunan infrastruktur, akses transportasi, listrik, air bersih, pelabuhan, serta penguatan sektor ekonomi dan UMKM telah memberikan dampak positif bagi masyarakat Pulau Morotai.
Kehadiran Kapolsek Morotai Selatan mewakili Kapolres Pulau Morotai menjadi wujud dukungan Polri terhadap program strategis nasional dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Polri berkomitmen terus bersinergi bersama pemerintah daerah, TNI, BNPP RI, serta seluruh pemangku kepentingan guna menciptakan situasi keamanan yang kondusif sebagai fondasi utama percepatan pembangunan di wilayah perbatasan.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama seluruh peserta. Pada pukul 10.20 WIT, seluruh agenda rapat selesai dilaksanakan dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif.
Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun komitmen bersama untuk menjadikan Pulau Morotai sebagai kawasan perbatasan yang maju, mandiri, berdaya saing, serta mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan semangat Polri Presisi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
