MOROTAI —Polres Pulau Morotai melalui Satuan Samapta mengamankan aksi unjuk rasa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Persiapan Pulau Morotai di Kantor Bupati Pulau Morotai, Desa Muhajirin Baru, Kecamatan Morotai Selatan, Kamis (15/10/2026). Aksi yang diikuti sekitar 30 mahasiswa tersebut berlangsung aman dan kondusif hingga berakhir, setelah massa menyampaikan aspirasi melalui orasi dan hearing bersama Sekretaris Daerah serta sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD).
Pengamanan dilaksanakan untuk menjamin keamanan seluruh pihak sekaligus memberikan ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan pendapat di muka umum secara tertib. Personel Polres Pulau Morotai mengedepankan pendekatan humanis, persuasif, dan preventif selama rangkaian kegiatan berlangsung.
Enam tuntutan utama yang disampaikan HMI meliputi perbaikan tambatan perahu bagi nelayan, pengesahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), penolakan terhadap Morofest, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pembangunan jalan alternatif di Desa Waring, serta pemisahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) dari Dinas Sosial.
### Mahasiswa Soroti Prioritas Pembangunan dan Transparansi Anggaran
Sebelum menuju Kantor Bupati, massa aksi melaksanakan konsolidasi di Kampus Universitas Pasifik (Unipas) Pulau Morotai sekitar pukul 10.45 WIT. Massa kemudian bergerak menuju Kantor Bupati dan tiba sekitar pukul 12.00 WIT untuk menyampaikan orasi dengan membawa bendera HMI, perangkat pengeras suara, serta sejumlah pamflet berisi kritik terhadap kebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
Dalam orasinya, mahasiswa menekankan pentingnya pengelolaan anggaran daerah yang transparan, tepat sasaran, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. HMI meminta pemerintah daerah memastikan bahwa setiap program pembangunan memberikan manfaat nyata, khususnya bagi nelayan, pelaku usaha, dan masyarakat yang membutuhkan akses infrastruktur serta pelayanan publik yang memadai.
Mahasiswa juga menyoroti persoalan Pasar CBD, aktivitas bongkar muat BBM di Desa Waring, pelaksanaan program RT/RW, serta penggunaan anggaran Morofest. Mereka meminta penjelasan mengenai sumber pendanaan, prioritas anggaran, transparansi pelaksanaan, dan dampak kegiatan terhadap perekonomian masyarakat.
### Sekda Jelaskan Rencana Tindak Lanjut Sejumlah Tuntutan
Setelah penyampaian orasi, sekitar pukul 14.10 WIT, massa melanjutkan kegiatan melalui hearing bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali, S.E., serta perwakilan Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
Dalam forum tersebut, Sekda menyampaikan bahwa aspirasi mahasiswa menjadi bahan perhatian pemerintah daerah. Terkait perbaikan tambatan perahu, pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap sejumlah lokasi, termasuk kawasan Taman Kota dan Galo-Galo. Persiapan perencanaan dilakukan pada 2026, sedangkan pelaksanaan pembangunan direncanakan pada 2027.
Mengenai pengesahan RTRW, Sekda menjelaskan bahwa masih terdapat persoalan klaim lahan oleh pihak TNI Angkatan Udara yang membutuhkan koordinasi dan penyelesaian lebih lanjut. Pemerintah daerah perlu melibatkan pihak-pihak terkait agar proses penyelesaian berjalan sesuai ketentuan.
Untuk penanganan karhutla, pemerintah daerah telah mengusulkan dukungan melalui sektor pertanian dan akan menindaklanjutinya bersama instansi terkait. Sementara itu, usulan pembangunan jalan alternatif di Desa Waring telah diterima oleh Bupati Pulau Morotai dan direncanakan untuk ditindaklanjuti pada 2027, sesuai perencanaan serta kemampuan anggaran daerah.
Adapun usulan pemisahan Dinas PPA dari Dinas Sosial akan dikaji dengan mempertimbangkan efektivitas kelembagaan, kebutuhan pelayanan masyarakat, beban kerja, dan kemampuan keuangan daerah.
Dalam hearing tersebut, mahasiswa kembali meminta keterbukaan informasi terkait penggunaan anggaran Morofest dan pengelolaan anggaran untuk penanganan bencana. HMI berharap seluruh persoalan yang disampaikan memperoleh tanggapan yang jelas dan tindak lanjut konkret dari pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing.
Perwakilan Dinas Pariwisata turut menjelaskan pentingnya pelibatan masyarakat dalam kegiatan promosi pariwisata, termasuk memberikan ruang bagi pelaku usaha dan warga untuk berpartisipasi. Pengembangan pariwisata diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi, membuka peluang usaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pulau Morotai.
### Atensi Kapolda Maluku Utara: Kedepankan Pengamanan Humanis
Dalam pelaksanaan tugas kepolisian, atensi Kapolda Maluku Utara menjadi pedoman bagi jajaran dalam menjaga stabilitas kamtibmas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengamanan aksi unjuk rasa harus dilaksanakan secara profesional, proporsional, dan humanis, dengan tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Komunikasi dan koordinasi dengan koordinator lapangan, pemerintah daerah, serta pihak terkait juga menjadi bagian penting untuk mencegah potensi gangguan keamanan dan memastikan aspirasi dapat disampaikan melalui dialog yang konstruktif.
### Kapolres Pulau Morotai Tekankan Profesionalisme Personel
Sejalan dengan arahan tersebut, Kapolres Pulau Morotai menekankan kepada seluruh personel agar menjalankan tugas pengamanan secara profesional, mengutamakan keselamatan seluruh pihak, dan menjaga situasi tetap kondusif sejak persiapan hingga massa membubarkan diri.
Pengamanan dipimpin Kasat Samapta Polres Pulau Morotai, AKP Bernikson Namotemo, S.H., berdasarkan Surat Perintah Kapolres Pulau Morotai Nomor: SPRIN/922/X/PAM.3.3./2026 tanggal 14 Oktober 2026.
Personel melaksanakan pemantauan di sekitar lokasi aksi, pengaturan arus lalu lintas, koordinasi dengan koordinator lapangan, serta langkah-langkah preventif untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan. Pendekatan persuasif dan humanis dikedepankan agar kegiatan penyampaian aspirasi dapat berjalan tertib tanpa mengganggu aktivitas masyarakat.
Kapolres juga menekankan pentingnya menjaga komunikasi yang baik antara kepolisian, mahasiswa, dan pemerintah daerah. Aspirasi yang disampaikan melalui hearing diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi instansi terkait untuk ditindaklanjuti sesuai tugas dan kewenangannya.
### Aksi Berakhir Aman dan Kondusif
Setelah menyelesaikan rangkaian orasi dan hearing, massa bergerak kembali menuju Sekretariat HMI sekitar pukul 15.44 WIT dan tiba sekitar pukul 15.50 WIT. Massa kemudian membubarkan diri secara tertib.
Secara keseluruhan, pelaksanaan aksi unjuk rasa dan pengamanan oleh personel Polres Pulau Morotai berlangsung aman dan kondusif. Tidak terdapat laporan gangguan kamtibmas selama rangkaian kegiatan berdasarkan laporan pelaksanaan pengamanan.
Polres Pulau Morotai mengimbau masyarakat agar terus menjaga ketertiban, menghormati perbedaan pendapat, dan mengedepankan dialog dalam menyampaikan kritik maupun aspirasi demi kemajuan daerah.
Masyarakat yang mengetahui adanya gangguan keamanan atau membutuhkan bantuan kepolisian dapat menghubungi **Call Center Polri 110** untuk mendapatkan pelayanan kepolisian.
**HUMAS POLRES PULAU MOROTAI**
*POLISI BERSAMA MASYARAKAT — Melayani, Melindungi, dan Mengayomi.*
